TANJABTIM, ABINEWS. ID – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Paripurna berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Tanjab Timur, Kamis (6/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, serta dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, unsur Forkopimda, Sekretariat DPRD, OPD, dan tamu undangan lainnya.
Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum yaitu:
- Fraksi Demokrasi Keadilan (PDIP–PKS)
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
- Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
- Fraksi Partai Gerindra
- Fraksi Partai Golkar
Fraksi Demokrasi Keadilan
Juru bicara Fraksi Demokrasi Keadilan, Dany Dwi Anggara, menegaskan komitmen fraksi untuk bersinergi dengan pemerintah daerah agar APBD 2026 mampu menjawab persoalan mendesak, seperti:
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Penanggulangan kemiskinan
- Penciptaan lapangan kerja
- Pemulihan ekonomi lokal
- Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan
- Perbaikan infrastruktur dasar
Fraksi juga menyoroti potensi terganggunya pencapaian target RPJMD akibat pengetatan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Fraksi meminta penjelasan mengenai capaian indikator RPJMD dan pelaksanaan program tahun 2025.
“Fraksi Demokrasi Keadilan melihat Tanjab Timur sedang menghadapi problem finansial cukup serius akibat perlambatan ekonomi nasional dan turunnya transfer pusat,” ujar Dany.
Fraksi PAN
Melalui juru bicara Ilham Febriansyah, Fraksi PAN menekankan bahwa belanja daerah harus berpihak pada kepentingan publik dan diarahkan pada:
- Peningkatan pelayanan publik
- Penguatan ekonomi masyarakat
- Efisiensi belanja pemerintah
Fraksi menegaskan bahwa seluruh program strategis 2026 harus:
- Selaras dengan RPJMD dan RKPD
- Memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur
- Fokus pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup
Program harus menyentuh masyarakat pesisir, desa terpencil, dan kelompok rentan.
Dalam hal tata kelola pemerintahan, Fraksi PAN meminta:
- Penerapan e-government untuk percepatan pelayanan
- Peningkatan profesionalitas ASN
- Penguatan pengawasan OPD, terutama proyek fisik
- Pelaporan kinerja yang faktual dan bukan sekadar formalitas
Fraksi Nasdem
Juru bicara Fraksi Nasdem, Nuardy, menyampaikan bahwa peningkatan target PAD menunjukkan adanya potensi pendapatan yang dapat digali lebih optimal.
Namun, Fraksi menyoroti bahwa Ranperda APBD 2026 mengalami penurunan anggaran sebesar 29,14 persen, sehingga belanja harus tetap diprioritaskan pada sektor yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai:
- Rencana penyertaan modal Rp2 miliar kepada Bank Jambi
- Penanganan tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN serta tenaga honorer paruh waktu
Fraksi Gerindra
Ambo Acok, S.T. selaku juru bicara Fraksi Gerindra, menyoroti asumsi peningkatan PAD tahun 2026 sebesar 24,87 persen dibanding 2025.
Fraksi menegaskan agar janji politik pemerintah daerah segera direalisasikan, terutama:
- Insentif RT Rp1.000.000 per bulan
- Pembangunan tanggul 1.000 Km
- Bantuan kapal nelayan 10 GT
- Seragam gratis untuk siswa
Fraksi Gerindra juga mendukung program nasional seperti MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan koperasi merah putih agar memperoleh prioritas dalam APBD 2026.
Di sisi lain, fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian belanja yang menjadi sasaran efisiensi pada 2026, termasuk:
- ATK
- Seremonial
- Rapat/seminar
- Kajian dan analisis
- Diklat/Bimtek
- Honorarium kegiatan
- Percetakan dan souvenir
- Sewa gedung/peralatan
- Konsultan
- Belanja modal
- Pemeliharaan
- Perjalanan dinas
“Efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pelaksanaan program yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegas Ambo Acok.
Fraksi Golkar
Hj. Dewi Julianti, S.E. selaku juru bicara Fraksi Golkar, menyoroti pentingnya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa prioritas APBD 2026 harus diarahkan pada:
- Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase
- Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan
- Penguatan sektor ekonomi masyarakat seperti pertanian, perikanan, dan UMKM
- Program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran
Akhir Pandangan Umum
Meski memberikan kritik dan catatan konstruktif, seluruh fraksi tetap menyatakan dukungan terhadap proses penyusunan Ranperda APBD 2026. DPRD berharap APBD tahun mendatang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara efektif.
Red*
Discussion about this post